Situs Kuno Cappadocia Segera Ditenggelamkan

ANKARA – Kota kuno Hasankeyf di Turki bakal hilang dari peradaban. Jika pembangunan bendungan hidroelektrik Ilisu selesai, kota yang menjadi salah satu jujukan wisatawan itu bakal ditenggelamkan dan tinggal sejarah. Penduduk di kota yang akan ditenggelamkan tersebut telah diberi uang kompensasi untuk pindah dan membeli rumah baru. Jika berjalan sesuai dengan rencana, dam itu dialiri air pada akhir 2015.

’’Keluarga kami telah tinggal di rumah ini selama lima generasi. Kami bahagia di sini. Sekarang semuanya akan ditenggelamkan dan kami dipaksa pindah ke tempat yang tidak kami inginkan. Demi apa? Listrik kata mereka. (Padahal) kami sudah memilikinya,’’ ujar Sabri Bey, seorang penduduk Hasankeyf.

Salah satu keluarga Bey, Hassan, menilai uang kompensasi yang diberikan pemerintah terlalu kecil. Itu membuat mereka bakal kesulitan untuk membeli rumah baru, terlebih yang seluas dan senyaman lingkungan mereka saat ini.

’’Kami tidak bisa pindah ke mana pun. Ini rumah kami, tradisi kami, dan sungai kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti jika kami pindah dan bagaimana kami akan menyesuaikan diri,’’ ujar Hassan.

Kontroversi pembangunan bendungan Ilisu itu sudah lama terjadi. Sebab, area yang bakal ditenggelamkan bukan desa biasa. Melainkan sebuah peninggalan sejarah. Hasankeyf terletak di Provinsi Batman dan tidak jauh dari perbatasan dengan Syria dan Iraq. Mayoritas penduduknya adalah warga Kurdi dan sebagian lainnya adalah arkeolog. Bukan tanpa alasan banyak arkeolog tinggal di wilayah itu. Hasankeyf adalah salah satu permukiman kuno yang masih ditinggali.

Usia permukiman sekitar 10 ribu tahun. Sedikitnya sembilan peradaban pernah menghuni wilayah tersebut. Di antaranya, Neo-Asyiria, Romawi,Persia, Bizantium,danTurki Utsmani. Hasankeyf menjadi kota penting pada masa Raja Artukid dan Ayyubid pada abad ke-12 dan 13. Saat itu Hasankeyf menjadi pusat perdagangan penting. Selama periode tersebut, banyak makam, istana, dan masjid dibangun. Termasuk Great Palace dari abad ke-12 dan Jembatan Tigris. Di Hasankeyf saat ini ada lebih dari 300 monumen bersejarah.

Selain ratusan monumen tersebut, di Hasankeyf ada ribuan gua yang dibuat manusia. Gua-gua itu dibangun di sepanjang Sungai Eufrat dengan tebing batu kapur di atasnya. Itu biasa dikenal dengan Cappadocia. Gua-gua tersebut masih dihuni 25 ribu–70 ribu penduduk. Termasuk Bey dan Hassan di atas. Mereka hidup dengan bertani, menanam buah, serta beternak domba dan kambing. Merekalah yang akan direlokasi ketika bendungan Ilisu difungsikan.

’’Ada rencana untuk membangun taman arkeologis dengan merelokasi beberapa monumen ke tempat yang lebih tinggi,’’ ujar Gubernur Provinsi Batman Temel Ayca. Monumen dan bangunan bersejarah yang tidak bisa dipindahkan akan menjadi taman bawah air untuk para penyelam.

Meski ada rencana penyelamatan seperti itu, tetap saja pembangunan bendungan tersebut ditentang para sejarawan, aktivis, arkeolog, dan ilmuwan. Sebab, banyak area di wilayah tersebut yang belum digali. Ditakutkan, sebuah kota kuno seperti Troy dan Mycenae akan hilang selamanya dan tidak pernah ditemukan karena pembangunan bendungan itu. (BBC/Time/sha/c10/ami)

Perubahan Tarif Internet Oleh Pemerintah

JAKARTA – Tarif internet segera diatur untuk dikendalikan. Pemerintah menginginkan penetapan harga layanan lebih adil (fair) sehingga tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar seperti yang berlaku sekarang.

Kepala Pusat Komunikasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail Cawidu menyatakan, ada tiga tahap terkait dengan rencana pemerintah dalam mengatur tarif internet. Yakni, jangka pendek, menengah, dan panjang. Semua bertujuan mengatasi disparitas (kesenjangan) tarif pungut atau retail layanan internet dan dalam rangka memenuhi target pemerintah untuk mendukung pemerataan akses pita lebar (broadband) di seluruh wilayah Indonesia.

’’Pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan internet dengan harga yang terjangkau dan kepentingan keberlangsungan usaha penyelenggara telekomunikasi,’’ ungkap Ismail dalam keterangan resmi kemarin (31/7).

Dalam jangka pendek, pemerintah meminta para penyelenggara telekomunikasi yang menawarkan layanan internet dengan tarif berdasar zonasi agar menghitung ulang tarif layanan internet. Dengan demikian, disparitas tarif antara zona satu dan zona lainnya dapat diperkecil.

Dalam jangka menengah, pemerintah akan menyusun dan menerapkan paket regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana kewajiban pelayanan umum (universal service obligation/USO) guna mendukung percepatan pemerataan layanan broadband. Selain itu, mendorong efisiensi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi (infrastructure sharing) dan menghasilkan formula perhitungan biaya interkoneksi yang fair serta tarif yang terjangkau. ’’Bukan hanya untuk internet, tapi juga untuk layanan suara (telepon), SMS, dan data/internet,’’ jelasnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah akan menyelesaikan proyek Palapa Ring dan Rencana Pita Lebar Indonesia 2014–2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Hasilnya diyakini bisa mengatasi kesenjangan penyediaan layanan internet.

Langkah-langkah tersebut bakal dilaksanakan pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang telekomunikasi sehingga layanan telekomunikasi bisa tersedia. ’’Termasuk layanan internet yang merata dengan tarif terjangkau di seluruh wilayah Indonesia,’’ papar Ismail.

Pemerintah saat ini memang belum mengatur tarif pungut/retail untuk layanan internet. Saat ini tarif untuk layanan internet masing-masing penyelenggara masih diatur secara mandiri berdasar mekanisme pasar. ’’Hal tersebut kemudian mendorong penyelenggara menerapkan pengenaan tarif layanan internet yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain atau berdasar zonasi,’’ ujarnya.

Tarif layanan internet di wilayah dengan populasi penduduk yang rendah dan penetrasi pengguna layanan internet yang kecil diterapkan lebih tinggi daripada tarif di wilayah dengan jumlah populasi dan penetrasi pengguna layanan internet yang tinggi.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara meminta penjelasan kepada pelaku industri, terutama Telkomsel, terkait dengan disparitas tarif di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur, tarifnya bisa mencapai kali dua lebih tinggi.

Rudiantara memaklumi, disparitas harga saat ini terjadi karena pasar di wilayah timur relatif kecil, sedangkan biaya investasi tinggi. Namun, Telkomsel diminta untuk menurunkan selisihnya agar tidak mencapai 100 persen. (gen/c19/agm)

Baja Lokal Siap Pasok Megaproyek Transmisi Indonesia

JAKARTA – Industri baja dalam negeri diyakini mampu memenuhi kebutuhan proyek transmisi sepanjang 46.597 kilometer (km). Selain baja, produsen komponen listrik nasional juga mumpuni untuk memasok ke proyek raksasa tersebut.

Rencananya, jaringan itu terdiri atas transmisi 150 kv, 275 kv, dan 500 kv yang akan dibangun selama sepuluh tahun mulai 2015 hingga 2024. Di antara ketiganya, transmisi 150 kv menjadi jaringan terpanjang, yaitu mencapai 40.413 km.

Dengan mencermati bentangan proyek transmisi itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin memperhitungkan kebutuhan komponen yang besar dan dapat diproduksi oleh industri di tanah air. ”Di transmisi 150 kv saja, setiap 1 kilometer butuh 3 tower. Berat satu tower 10 ton atau 30 ton per 1 kilometer. Nah, sampai di sini saja, jelas-jelas proyek ini dapat menggerakkan serta menghidupi Krakatau Steel dan produsen baja nasional lainnya,” kata Saleh setelah mengikuti rapat tentang transmisi listrik di Istana Wapres kemarin (30/7).

Lebih lanjut Menperin memerinci komponen material tower. Yakni, besi profil siku L (86 persen dari berat tower), besi profil pelat (10 persen), dan baut (4 persen).

Produsen komponen nasional juga diyakini berperan dan menikmati proyek itu, antara lain pabrikan kawat penghantar (konduktor) dan insulator keramik. Kebutuhan akan tiap-tiap komponen tersebut ialah 9,3 ton per km dan 346 unit per 1 km.

Sementara untuk transmisi 275 kv, jumlah tower sebanyak 2,5 unit dengan berat 45 ton per km. Jaringan transmisi 500 kv membutuhkan 2 unit dan berat tower 80 ton per km. Selain tower listrik, kabel, dan insulator keramik, masih ada lagi kebutuhan fitting dan aksesori. Diperkirakan nilai kebutuhan material transmisi selama sepuluh tahun mencapai Rp 76,16 triliun.

”Garis besarnya, ini melibatkan industri baja, produsen kawat, komponen, tower atau menara, dan dibangun oleh kontraktor nasional. Untuk itu, kami akan memperjuangkan penggunaan komponen dalam negeri di proyek transmisi ini agar industri nasional mendapat manfaat sebesar-besarnya,” tegas Saleh.

Selain mampu memenuhi kebutuhan proyek transmisi, perusahaan dalam negeri sanggup memproduksi barang modal untuk memasok pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit.

Kemenperin mencatat, produsen turbin berkapasitas hingga 27 mw sebanyak 3 perusahaan. Selain itu, ada produsen generator hingga 10 mw (2 perusahaan), boiler sampai 660 mw (10 perusahaan), transformator (5 perusahaan), kompresor (2 perusahaan), pressure vessel (2 perusahaan), dan panel (3 perusahaan).

Juga ada produsen kWh meter (5 perusahaan), pompa industri (4 perusahaan), serta elektromotor (2 perusahaan). Selain itu, terdapat 12 perusahaan konstruksi dan rekayasa atau engineering, construction and procurement serta 12 perusahaan industri baja. (wir/c11/agm)

Hati - hati Penipuan CPNS, Sindikat Raup Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) berkali-kali mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada tes CPNS baru. Namun, masih banyak warga yang kepincut iming-iming menjadi CPNS, bahkan merelakan ratusan juta rupiah sebagai pelicin.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, pihaknya mengapresiasi aparat kepolisian dan pejabat Kantor Regional (Kanreg) III BKN yang berhasil membongkar praktik baru penipuan CPNS di Bandung. Ada sekitar 2.200 orang yang mendaftar dalam seleksi CPNS awu-awu tersebut. Bahkan, ratusan di antara mereka sudah menyetor hingga Rp 120 juta untuk bisa menjadi abdi negara.

Herman menuturkan, kejadian tersebut terungkap ketika peserta yang mendaftar CPNS bodong dikumpulkan panitia di hotel dekat kantor Kanreg III BKN di Bandung. Menjelang siang, ratusan peserta yang sudah berada di hotel memprotes karena tidak juga mendapat kepastian.

Mereka lantas melapor ke Kanreg III BKN yang tidak jauh dari lokasi kejadian penipuan. Kemudian, pegawai resmi BKN yang didampingi polisi mendatangi hotel tersebut. BKN memastikan bahwa pendaftaran CPNS baru yang berlabel jalur kebijakan formasi umum itu adalah palsu.

Sontak, dengan pengumuman BKN itu, peserta berteriak histeris. Ada pula yang menangis. ’’Sebab, ada peserta yang malamnya menjual rumah seharga Rp 120 juta karena ingin menjadi CPNS. Padahal, dia ditipu,’’ tutur Herman. Dia mengungkapkan, mayoritas korban penipuan CPNS itu berasal dari Subang, Jawa Barat.

Herman berharap kejadian di Bandung tersebut tidak terulang di tempat lain. Dia menegaskan bahwa tahun ini pemerintah tidak membuka seleksi CPNS.

Beberapa waktu lalu, Herman juga mengamati sejumlah posting informasi berantai di media sosial. Informasi yang diumbar ke publik itu mengumumkan jadwal rangkaian seleksi CPNS di sejumlah instansi pemerintah pusat. Salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN). ’’Saya tegaskan, informasi itu bodong,’’ ujarnya.

Dia sudah mengonfirmasi langsung kepada panitia seleksi (pansel) CPNS dan dipastikan tidak ada tes CPNS tahun ini. Herman berharap masyarakat yang mendapat informasi tes CPNS segera melapor ke Kementerian PAN-RB. (wan/c5/end)

Islam Merancang Akan Menjadi Penopang Kemajuan Bangsa Indonesia

TIDAK bisa dimungkiri bahwa umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Tapi, seperti yang dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Islam baru menang secara kuantitas dan justru menjadi minoritas dari sisi kualitas. Umat Islam, terutama jamaah NU dan Muhammadiyah, sering kali terjebak dengan urusan remeh sehingga membuat mereka tertinggal.

Ketika kelompok-kelompok minoritas datang dan membuat gerakan yang lebih progresif, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi mayoritas tergagap-gagap. Kondisi tersebut harus diperbaiki. Meski tidak pernah membahasnya dalam satu meja, ternyata NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan dan gagasan yang sama kendati tidak benar-benar sama.

Melalui muktamar yang hendak digelar keduanya, NU maupun Muhammadiyah sama-sama menginginkan untuk menjadi bagian terbaik dalam pembangunan Indonesia. ”Ke depan, kita umat Islam harus jadi penentu,” tegas Ketua PB NU KH Said Aqil Siradj.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin pun sepakat dengan pernyataan tersebut. Bagi Muhammadiyah, gerakan Islam ke depan harus berimpitan dengan tujuan negara, yakni Indonesia yang berkemajuan. Kalau Islam di Indonesia maju, negara dipastikan mengikutinya. ”Karena itu, kita harus jadi faktor penentu perubahan Indonesia. Kita harus mengambil peran di baris terdepan,” kata Din.

Untuk itu, Muhammadiyah sudah berkomunikasi dengan sejumlah negara. Misalnya, dengan Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan Korea Selatan. Tujuannya menghadapi ekonomi global yang kiblatnya telah bergeser ke Pasifik. Perubahan tersebut mau tidak mau pasti berdampak ke Indonesia.

Dari kacamata Din, negara belum cukup siap untuk itu. Karena itu, Muhammadiyah melakukan gerak lebih dahulu. ”Kita harus bergerak agar ke depan umat menjadi mandiri. Kita juga nanti bisa menempatkan diri sebagai mitra negara untuk kemajuan,” paparnya. Gagasan tersebut, jelas Din, akan dijabarkan lebih detail melalui muktamar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3 sampai 7 Agustus.

Demi mewujudkan itu, tentu umat Islam harus bisa menjaga dirinya. Menjauhkan diri dari aksi saling bermusuhan yang justru menghabiskan energi. Sebaliknya, sesama umat Islam harus saling menghormati. Bahu-membahu untuk menjadi penentu arah bangsa ke masa yang jauh lebih baik.

Pandangan Din itu secara tersirat disepakati KH Said Aqil. Itu tecermin dengan tema Islam Nusantara yang diusung NU dalam muktamar ke-33 di Jombang, 1–5 Agustus nanti. Islam Nusantara ditegaskan KH Said Aqil bukan semata untuk memperkuat jamaah nahdliyin, tapi juga untuk Indonesia.

Dari sudut pandang kiai asal Cirebon tersebut, Islam memang harus dipadukan dengan semangat kebangsaan. ”Tanah air harus lebih dahulu diperkuat baru kemudian Islam. Kalau tidak seperti itu, apakah Islam mau dibangun di atas angin? Islam dan nasionalisme itu jangan dibenturkan,” jelasnya.

Sebaliknya, Islam bisa menjadi bagian penting kemajuan Indonesia. Jika Muhammadiyah mulai mengawali komunikasi dengan beberapa negara, NU semakin menguatkan pendidikan umat. Selain menjaga dan memperkuat basis pendidikan di pesantren, NU memperkuat pendidikan formal. Begitu pula kesehatan.

NU kini terus membangun SMA dan SMK. Khusus SMK, saat ini sudah terbangun 64 SMK baru. ”Kita harus berjuang agar generasi yang akan datang kuat segalanya. Kuat pikirnya, kuat jiwanya, dan kuat ekonominya. Jika mereka kuat, secara otomatis negara juga ikut kuat,” paparnya.(eko/fim/c6/fat)

Galangan Kapal Indonesia Menjadi Incaran Investor Asing

JAKARTA – Insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk (BM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal segera direalisasikan. Dengan insentif itu, pemerintah yakin investasi galangan kapal akan meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, banyak investor yang ingin masuk ke sektor industri galangan kapal setelah melihat peluang yang besar. Pasalnya, presiden mewajibkan instansi dan badan usaha milik negara (BUMN) membeli kapal dari galangan nasional. ”Artinya, industri perkapalan menjadi penyokong utama sekaligus penikmat kebijakan ini,” ujar Saleh dalam Forum Saudagar Bugis Ke-15 di Makassar kemarin (28/7).

Untuk melapangkan jalan bagi pengusaha perkapalan menjadi pelaku utama industri itu, akhir tahun lalu pemerintah menetapkan insentif fiskal demi meningkatkan daya saing industri perkapalan. Realisasi insentif fiskal tersebut segera berlaku tahun ini. ”Diharapkan itu bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang mengimpit industri perkapalan nasional,” terangnya.

Hingga saat ini, industri galangan kapal masih menghadapi tingginya ketergantungan terhadap komponen impor yang mencapai 70 persen. Saat membangun sebuah kapal, galangan kapal masih dibebani bea masuk impor komponen sekitar 5–12 persen dan PPN sekitar 10 persen. ”Ditambah lagi suku bunga perbankan yang relatif masih tinggi sekitar 13 persen,” sebutnya.

Menurut Saleh, kompleksnya permasalahan industri galangan kapal membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Di antaranya, industri pelayaran, industri komponen, pemerintah, biro klasifikasi, perbankan, dan asuransi. ”Ini laut-laut kita. Sudah seharusnya kapal-kapal yang mengarunginya buatan Indonesia yang didukung industri lain dari komponen hingga finansial,” tegasnya.

Sejak diterapkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2005 tentang Asas Cabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia dari sekitar 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 pada Februari 2014.”Peningkatan jumlah armada kapal nasional berdampak pada peningkatan utilisasi fasilitas reparasi kapal. Ini juga menggerakkan galangan-galangan kapal kita,” sambungnya.

Saat ini, jumlah galangan kapal di Indonesia mencapai 250 perusahaan. Lima di antaranya berstatus BUMN. Galangan kapal nasional saat ini mampu membangun berbagai jenis dan ukuran kapal sampai dengan 50.000 DWT (dead weight ton) dan mereparasi kapal dengan kapasitas hingga 150.000 DWT. ”Galangan kapal kita telah mampu membuat kapal-kapal besar,” tegasnya.

Menperin mengungkapkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia kaya potensi sumber daya kelautan. Di antaranya, memiliki cadangan minyak bumi 9,1 miliar barel di laut, 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang hidup di perairan Indonesia. ”Ini bisa menyejahterakan segenap rakyat Indonesia,” jelasnya. (wir/c6/agm)

Putra Khadafi di Vonis Mati Oleh Libya

TRIPOLI – Pengadilan Tripoli akhirnya memutus bersalah Saif al-Islam. Putra kedua mendiang Muammar Khadafi itu terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan dan genosida saat kerusuhan Libya pada 2011. Kemarin (28/7) pengadilan menjatuhkan vonis mati in absensia kepada pria 43 tahun tersebut.

Selain Saif, Pengadilan Tripoli menjatuhkan vonis mati kepada delapan tokoh Libya lain. Mereka adalah para petinggi pemerintahan Khadafi. Di antaranya, mantan Kepala Intelijen Libya Abdullah al-Senoussi. Total, ada 38 terdakwa dalam kasus pembunuhan dan genosida pada 2011 itu. Tapi, seperti Saif, sebagian besar terdakwa tidak hadir dalam sidang di ibu kota Libya tersebut.

”Saat ini, Saif masih berada di tangan militan nonpemerintah yang bermarkas di Kota Zintan,” terang salah seorang pejabat pengadilan. Karena militan Zintan tidak mengakui kedaulatan pemerintah Libya yang sekarang berkuasa, Saif tidak mereka serahkan ke pengadilan. Sementara itu, para terdakwa yang lain mendekam di sel penjara milik pemerintah. Di antaranya, di Tripoli dan di Kota Misrata.

Kemarin 29 terdakwa hadir dalam sidang vonis. Mereka adalah terdakwa yang menghuni penjara milik pemerintah. Namun, tidak jelas apakah pemerintah akan menjalankan vonis tersebut atau tidak. Sebab, hingga sekarang Libya masih terbelah. Pemerintah yang berkuasa di Tripoli tidak mendapat dukungan penuh rakyat. Sebagian masyarakat justru mengakui kepemimpinan militan Kota Tobruk.

Saif yang menjadi tawanan militan Zintan sejak akhir 2011 adalah mantan politikus paling berkuasa di Libya. Dia merupakan orang kepercayaan sang ayah. Selain Libya, sebenarnya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) memburu Saif. Dia diduga melakukan kejahatan perang dan serangkaian kejahatan kemanusiaan yang lain dalam kerusuhan 2011.

Sebagai tangan kanan Khadafi, Saif bertanggung jawab dalam perekrutan orang-orang bayaran yang lantas menjadi pengawal atau tentara pribadi keluarganya. Dia juga memangkas birokrasi dan menjadikan orang-orang bayaran itu warga negara Libya yang sah. Selanjutnya, orang-orang bayaran itulah yang dia kerahkan untuk membantai warga sipil dalam unjuk rasa antipemerintah pada 2011. (AP/AFP/BBC/hep/c6/tia)

Freeport Dapat Izin Ekspor

JAKARTA – Setelah proses yang alot, pemerintah akhirnya luluh terhadap permintaan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor lagi. Kementerian ESDM akhirnya mengeluarkan izin ekspor mineral tembaga olahan tanpa pemurnian selama enam bulan ke depan. Kuotanya 775 ribu metrik ton.

Kepastian itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Bambang Gatot Ariyono di kantornya kemarin. Dia menyebutkan bahwa perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah memenuhi kewajiban dari persyaratan yang diminta Kementerian ESDM. ”Besok akan diterbitkan persetujuan izin ekspor,” ujarnya.

Seperti diketahui, izin ekspor itu selesai pada 25 Juli ini. Sebelum izin tersebut habis, perwakilan Freeport bolak-balik ke Ditjen Minerba untuk mendapatkan izin itu. Kegiatan perpanjangan izin setiap enam bulan harus dilakukan karena PTFI belum menyelesaikan membangun smelter.

Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan izin adalah kesanggupan dana 60 persen dari biaya pembangunan smelter untuk enam bulan ke depan. Lantas, sewa lahan milik PT Petrokimia Gresik yang mencapai kemajuan sampai 15 persen. Dana sebesar USD 20 juta yang harus diserahkan oleh PTFI disebutnya sudah siap.

”Besok akan dimasukkan dananya,” terang Bambang. Setelah proses dari Kementerian ESDM beres, Freeport bisa melanjutkan pengajuan izin ke Kementerian Perdagangan. Setelah itu, perusahaan bisa melakukan ekspor selama enam bulan ke depan tanpa hambatan.

Selain mendapatkan izin, perusahaan menyampaikan rencana kerja selama enam bulan ke depan. Namun, Bambang enggan membocorkan rencana kerja yang akan dilakukan Freeport. Alasannya, pihaknya masih perlu membahasnya lagi. ”Sudah ada, tapi akan kami bahas lebih detail supaya lebih jelas lagi,” terangnya.

Executive Vice President Public Affair Freeport Indonesia Clementino Lamury menambahkan, karena izin ekspor sudah didapatkan, pihaknya segera melakukan ekspor minggu ini. Jumlah rekomendasi yang didapatkan, terang dia, sudah sesuai dengan permintaan perusahaan. ”Kami akan melakukan ekspor Rabu (29/7),” ucap dia.

Untuk realisasi ekspor enam bulan, Clementino tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Yang jelas, hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Dia juga tidak menyebutkan kuota yang diberi dan total ekspor. Dia hanya mengatakan, tinggal sedikit lagi kuota lama terpenuhi. (dim/c11/tia)

TKI Terancam Hukuman Mati

SURABAYA – Nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih mengenaskan. Hingga saat ini sudah ada 200 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri yang terancam hukuman mati. ”Jumlah hukuman mati terbanyak ada di Arab Saudi,” ujar Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kemenlu Salman Al Farisi di acara sosialisasi penanganan kasus-kasus besar WNI di Hotel JW Marriott Surabaya kemarin (27/7).

Menurut Salman, para WNI itu dijatuhi hukuman tersebut karena melakukan pembunuhan dan sihir. Tahun ini sudah ada satu WNI di Saudi yang dieksekusi, yakni atas nama Siti Zaenab pada 14 April lalu. Dia berharap kejadian tersebut tidak terulang. Karena itu, pemerintah terus berupaya membebaskan mereka dari ancaman hukuman mati.

Salman menjelaskan, untuk membebaskan para terpidana mati tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berdialog dengan raja Arab Saudi. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menemui pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Uni Emirat Arab. Hasilnya, tahun ini total pemerintah mampu membebaskan 15 orang di berbagai negara.

Jumlah TKI yang tersandung kasus hukum di luar negeri, ungkap Salman, masih tinggi. Hingga kemarin tercatat ada 29.237 WNI yang menghadapi kasus hukum. Dari jumlah tersebut, TKI asal Jawa Timur (Jatim) yang paling banyak, yaitu mencapai 6.900 orang atau seperempatnya. Bahkan, delapan orang terancam hukuman pancung.

Bukan hanya itu, terdata pula 35 kasus masuk kategori high profile, yakni yang terlibat pembunuhan, zina, sihir, penyalahgunaan narkoba, dan penganiayaan. Mereka antara lain berasal dari Bangkalan, Sampang, Banyuwangi, Ponorogo, Malang, Pamekasan, Sumenep, dan Blitar. Saat ini para TKI tersebut ditangani KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh.

Salman mengungkapkan, Arab Saudi menjadi negara tujuan utama kedua setelah Malaysia dengan jumlah TKI 1 juta orang. Mayoritas TKI tersandung kasus lantaran datang tanpa dokumen memadai. Misalnya, mereka masuk Saudi dengan dokumen ilegal menggunakan visa wisata dan umrah.

Ada juga yang data paspornya palsu. Menurut Salman, apa pun kasusnya, setiap WNI berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan. Sebab, bukan hanya pelaku, ada pula TKI yang menjadi korban. Misalnya, gaji tidak dibayar, mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual, serta bekerja melebihi jam kerja sewajarnya.

Salman menambahkan, Kemenlu RI akan memberikan perlindungan bagi TKI yang bermasalah hukum dengan pendampingan dari para pejabat konsuler. Termasuk memberikan pengacara agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum. ”Tapi, negara tetap punya keterbatasan. Perlu negosiasi, konsultasi, dan tidak semua denda bisa dibayarkan. Namun, kami sudah berupaya mencegah jatuhnya hukuman,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu Lalu M. Iqbal mengungkapkan, sosialisasi yang dilakukan Kemenlu bertujuan menjalin kerja sama antara pemerintah pusat, pemda, dan keluarga. Karena itu, acara tersebut melibatkan 35 keluarga TKI yang tersandung kasus hukum. Mereka melakukan konferensi video dengan KBRI di Saudi.

Menurut Iqbal, setiap keluarga mendapat tim pendamping yang akan menjadi konsultan keluarga. ”Jangan sungkan telepon atau SMS. Karena kasusnya memang ada yang sangat rumit. Kami akan melakukan upaya perlindungan terbaik bagi WNI,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Pemprov Jatim Asyhar menambahkan, terdata masih ada 843 ribu warga Jatim yang menganggur. Karena itu, banyak yang memilih menjadi TKI. Hingga akhir 2014, tercatat ada 278.517 TKI asal Jatim di luar negeri. Meski ada moratorium, jumlah TKI Jatim ke Saudi mencapai 13.480 orang. ”Banyak yang pekerja nonformal,” ujarnya.

Asyhar mengatakan, di satu sisi pengiriman TKI bisa mengurangi beban pengangguran. Tapi, muncul juga banyak permasalahan. Contohnya, TKI di sektor rumah tangga tidak bisa melakukan apa pun jika dipindahtangankan ke majikan lain meski belum berakhir masa kontraknya.

Karena itu, Asyhar mengaku menyambut ajakan kerja sama pemerintah pusat dengan pemprov. Dia berharap kegiatan sosialisasi tersebut mengeliminasi masalah TKI di luar negeri. Menurut dia, saat ini pemprov sudah memiliki lembaga pelayanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan TKI (LPTSA-P2TKI) yang bertempat di Disnaker Jatim. ”Ini untuk mendukung TKI berangkat secara prosedural,” ucapnya. (nir/c9/end)

Turki Mendapat Balasan Serangan Dari ISIS

ISTANBUL – Pemerintah Turki mendapat serangan balasan. Setelah dua hari mereka menggempur kelompok militan Islamic State (IS) atau ISIS dan Partai Pekerja Kurdi (PKK), kini giliran tentara Turki yang diserang. Pelaku meledakkan bom mobil kemarin (26/7) di Provinsi Diyarbakir. Dua tentara tewas dan empat lainnya menderita luka-luka.

Saat kejadian, rombongan tentara sedang menuju ke markas setelah ada panggilan darurat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil yang telah ditempeli bom nyelonong dan meledak. Diyarbakir merupakan provinsi di Tenggara Turki. Penduduk mayoritas wilayah itu adalah warga Kurdi. Sampai kemarin malam, belum ada pelaku yang ditahan dan mengklaim serangan tersebut. ’’Operasi berskala besar akan dilakukan untuk menemukan pelaku,’’ ujar pemerintah Turki.

Bom bunuh diri itu muncul setelah pemberontak PKK mengancam bahwa mereka tidak akan mematuhi kesepakatan damai yang telah berlaku selama ini. PKK berang setelah Turki melakukan serangan udara di basis mereka di Iraq. Sejak Jumat (24/7), Turki memang melancarkan serangan antiteror di dalam dan luar negeri. Markas ISIS dan pemberontak PKK di perbatasan Iraq dan Syria dibumihanguskan dengan artileri dari udara.

Di dalam negeri, 590 anggota militan yang mayoritas anggota sayap pemuda PKK ditahan. Termasuk di antaranya seorang anggota senior ISIS di Turki, Abdullah Abdullayev. Dia biasa bertugas merekrut anggota asing untuk masuk ISIS.

Serangan di perbatasan dan dalam negeri yang dilakukan Turki itu dipicu ledakan yang menewaskan 32 aktivis pada Senin (20/7) serta tewasnya seorang tentara di perbatasan yang berkonfrontasi langsung dengan anggota ISIS pada Kamis (23/7). Selain itu, dua tentara tewas pada Rabu (22/7) dan PKK mengklaim sebagai pelaku. Ditambah dengan tewasnya seorang polisi di Diyarbakir.

Aksi teror yang terus-menerus terjadi itulah yang akhirnya membuat pemerintah Turki melancarkan serangan. Meski PKK sebagai pemicu awal, mereka tetap merasa geram begitu markasnya digempur. Tidak diketahui pemicu serangan awal oleh PKK sehingga pemerintah Turki melakukan serangan balasan. Padahal, sejak 2013, PKK di wilayah Turki menandatangani kesepakatan damai dan selama ini terbilang tidak ada masalah. Dalam waktu dekat, parlemen Turki membahas mengenai serangan-serangan, baik dari pemerintah maupun PKK tersebut.

’’Gencatan senjata (antara Turki dan PKK, Red) tampaknya sudah usai,’’ kata Profesor Bidang Politik Timur Tengah di Universitas Negeri Missouri David Romano. Dia menambahkan bahwa serangan Turki lebih berfokus kepada PKK jika dibandingkan dengan ISIS.

Sebelum gencatan senjata, PKK terus-menerus memberontak agar bisa melepaskan diri dari Turki dan membentuk pemerintahan sendiri. Puluhan ribu nyawa melayang hingga gencatan senjata terjadi dua tahun lalu. Meski, hingga saat ini, belum ada kesepakatan final bagi kedua belah pihak.

Di dalam negeri, protes terhadap kebijakan pemerintah merebak di berbagai wilayah. Saat ini situasi di Turki tengah memanas. Kepolisian kerap menggunakan water cannon untuk mengusir massa yang mengamuk. Puluhan demonstran di Ankara juga ditahan. Aksi damai ribuan orang yang turun ke jalan di Istanbul kemarin juga dilarang diadakan.

Di tempat terpisah, pemerintah menerima dukungan Amerika Serikat (AS) terkait dengan serangan ke markas PKK. Gedung Putih menyatakan bahwa Pemerintah Turki berhak mempertahankan dirinya dari serangan terorisme oleh pemberontak Kurdi. AS mendesak PKK segera melanjutkan pembicaraan damai dengan pemerintah Turki dan kedua belah pihak harus menghindari terjadinya konflik yang lebih jauh. ’’Kami mengutuk serangan teror oleh PKK baru-baru ini dan AS menggolongkan mereka sebagai kelompok teroris,’’ tutur Juru Bicara Gedung Putih Alistair Baskey.(AFP/AP/Reuters/sha/c14/tia)

Aceh Utara Memanas, Mobil Pengangkut Sawit Dibakar

ACEH UTARA – Sekelompok pria bersenjata api menghadang dan menembak, lalu membakar satu unit truk pengangkut sawit di kawasan SP 1V, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara, Aceh, kemarin (26/7) pukul 14.00 WIB. Polisi sudah dikerahkan ke lokasi untuk mengidentifikasi kelompok itu serta mengusut motif teror bersenjata api tersebut.

Informasi yang dikumpulkan Rakyat Aceh, mobil jenis Colt Diesel kuning itu milik Saiful Bahri alias Pon Yahya, 38. Pon adalah panglima Sagoe, Komite Peralihan Aceh (KPA), Kecamatan Kuta Makmur.

Penembakan itu berawal ketika Rabani, 40, pengemudi truk yang dibakar tersebut, melintas di kawasan SP 1V untuk mengambil sawit di kebun Pon setelah dipanen. Rabani adalah pekerja yang dipercaya Pon sebagai sopir pengangkut buah sawit di kebunnya di kawasan Kecamatan Simpang Keramat.

Dalam perjalanan, Rabani dihadang empat pria bersenjata serbu AK dan M-16. Pria itu menanyakan mobil siapa yang dikemudikan Rabani.

Secara spontan, korban menyebut itu mobil Pon. Tanpa basa-basi, empat pria dengan tiga pucuk senjata (yang terlihat) tersebut langsung menembak mobil yang dikemudikan Rabani.

’’Tembakan pertama tidak meletup,’’ kata Pon mengutip perkataan Rabani.

Saat itulah, Rabani melarikan diri. Kemudian, pelaku langsung menembak ulang truk itu di bagian tangki minyak, sedangkan Rabani dibiarkan lolos tanpa dikejar.

Menurut kabar yang beredar, truk tersebut tidak dibakar pria itu, tetapi terbakar pasca ditembak di bagian tangki bahan bakar. Lokasi penembakan itu berada sekitar 20 kilometer arah utara ibu kota Kecamatan Simpang Keramat.

Kelompok tersebut diduga mencari Pon. Sebab, kelompok itu diperkirakan telah menyebar dan menunggu Pon Yahya di beberapa lokasi kawasan itu. Hal tersebut terungkap dari pembicaraan masyarakat daerah itu.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Anang Triarsono saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, pihaknya belum mengetahui motif penembakan itu serta mobil yang terbakar. Pihaknya juga belum mengetahui dari kelompok mana pelaku berasal.

’’Kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut. Petugas telah kami kerahkan ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara,’’ terang Anang.

Turki Akhirnya Melawan Serangan ISIS di Syria

ISTANBUL – Untuk kali pertama, pemerintah Turki akhirnya ikut berperang melawan militan Islamic State (IS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS. Jumat (24/7) jet tempur Turki menggempur markas ISIS di Syria. Ada tiga pesawat F-16 yang diterjunkan untuk mengebom beberapa titik pangkalan militan ISIS. Tiga pesawat perang tersebut diberangkatkan dari Kota Diyarbakir sejak pagi buta dan menjatuhkan empat guided bomb unit (GBU).

Penggempuran itu terjadi setelah pasukan perbatasan Turki bentrok dengan pasukan ISIS Kamis (23/7) di wilayah Kilis. Masing-masing satu orang tentara Turki dan militan ISIS tewas. Itu adalah kali pertama pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan konflik secara terbuka dengan ISIS. Sebelumnya, pada Senin (20/7), sebuah ledakan di perbatasan merenggut nyawa 32 aktivis. Pelakunya diduga juga anggota ISIS. Kamis petang rapat darurat digelar dan dipimpin secara langsung oleh Perdana Menteri (PM) Ahmet Davotoglu di Ankara sebelum akhirnya diputuskan untuk menyerang esoknya.

’’Operasi dilakukan dengan target area Daesh (ISIS, Red) di dalam perbatasan Syria. Pemerintah Republik Turki akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional,’’ ujar pihak pemerintah Turki. Bom dijatuhkan tepat pukul 04.00 waktu setempat dan seluruh pesawat kembali ke pangkalan dengan selamat. Seluruh serangan dilakukan dari wilayah udara Turki di Kilis. Sejauh ini, pemerintah Turki belum merencanakan serangan lanjutan.

Sebelumnya, Istanbul memilih diam dan hanya memberikan dukungan pasif ketika ISIS membesar di Iraq dan Syria sejak kali pertama muncul pada 2013. Beberapa area yang dikuasai ISIS bahkan berbatasan secara langsung dengan Turki. Erdogan kerap dikritik karena terkesan tutup mata terhadap ISIS. Setelah dirasa keberadaan militan sadis itu mengancam negaranya, pemerintah Turki baru bergerak. Mereka juga mengizinkan pasukan koalisi yang dipimpin AS untuk menggunakan pangkalan udara di wilayah selatan Turki untuk menggempur ISIS. Sebelumnya, negosiasi penggunaan pangkalan tersebut berlangsung alot selama berbulan-bulan.

Di sisi lain, kemarin pemerintah Turki juga melakukan operasi penangkapan besar-besaran terhadap tersangka anggota ISIS dan beberapa anggota Partai Pekerja Kurdi (PKK). Organisasi sayap PKK Gerakan Pemuda Patriotik Revolusioner (YDG-H) dan Partai Front Rakyat Liberal Revolusioner Marxist (DHKP-C) ikut menjadi sasaran. PKK dan organisasi sayapnya turut ditangkap karena sebelumnya mereka juga ikut melakukan serangan di dalam negeri. Rabu lalu (22/7) dua tentara perbatasan Turki ditembak mati. PKK mengklaim sebagai pelakunya. Pada Kamis, seorang polisi dibunuh di Kota Diyarbakir yang mayoritas penduduknya adalah warga Kurdi.

Dalam serangan penyergapan di Istanbul kemarin, salah seorang anggota perempuan DHKP-C terbunuh saat baku tembak. Penyergapan itu dilakukan di 13 provinsi dengan total 251 tersangka yang ditahan. Sekitar 5 ribu personel kepolisian terlibat. Pemerintah juga menerjunkan belasan helikopter serta pasukan khusus untuk operasi tersebut. Di Istanbul, ada 100 lokasi yang diserbu polisi antiteror.

’’Serangan udara pagi ini dan operasi melawan kelompok teroris di dalam negeri adalah langkah yang diambil untuk mencegah kemungkinan serangan terhadap pemerintah Turki dari dalam dan luar,’’ ujar salah seorang pejabat senior kepada kantor berita Reuters.(AFP/BBC/sha/c19/ami)

Pertalite Mulai Dijual Hari Ini, Harga BBM Belum Pasti

JAKARTA – Era harga minyak murah, tampaknya, kian di depan mata. Namun, era dolar AS mahal juga terus membayangi. Pemerintah pun mulai mengalkulasi kembali harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, harga keekonomian BBM memang sangat terkait dengan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dunia dan kurs atau nilai tukar rupiah yang kini berfluktuasi tajam. ’’Nanti kita hitung, 1 Agustus ada ketentuan lebih lanjut,’’ ujarnya setelah rapat di kantor presiden sore Rabu (23/7).

Pemerintah memang terus memonitor harga minyak dan kurs rupiah yang dalam beberapa hari ini bergerak liar. Untuk harga minyak, setelah sempat naik turun di kisaran psikologis USD 50 per barel, kemarin harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) mulai nyaman bergerak di bawah USD 50 per barel dan ditutup di posisi USD 49,3 per barel.

Sementara itu, depresiasi rupiah terlihat kian tajam. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Offered Rate (JISDOR) yang dirilis BI kemarin menunjukkan rupiah sudah terseret ke level 13.394 per dolar AS (USD), mencetak rekor terlemah baru sepanjang tahun ini.

Di pasar spot, rupiah sudah melemah lebih tajam. Data Bloombergmenunjukkan, kemarin rupiah diperdagangkan di level 13.420 per USD, melemah 45 poin atau 0,34 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya. Dari 13 mata uang utama di kawasan Asia Pasifik, hanya yen Jepang yang berhasil mencatat penguatan, sedangkan 12 lainnya keok melawan dolar.

Sofyan menuturkan, turunnya harga minyak dunia dan melemahnya rupiah memang saling mengompensasi. Turunnya harga minyak membuat BBM makin murah, namun melemahnya rupiah membuat BBM kian mahal karena Indonesia harus mengimpornya. ’’Makanya nanti kita lihat lebih cermat,’’ katanya.

Karena itu, Sofyan tidak berani menjamin pemerintah akan menurunkan harga BBM jenis premium dan solar meski harga minyak terus melemah. Yang jelas, dia menyebut pemerintah akan mengevaluasi harga BBM sebulan sekali. ’’Mekanismenya kanseperti itu,’’ ucapnya.

Selain itu, Sofyan menyatakan, pemerintah juga akan memikirkan nasib Pertamina yang sempat menanggung rugi karena tidak diizinkan menaikkan harga BBM saat harga minyak naik pada periode Mei–Juni lalu. ’’Jadi, istilahnya kita berutang ke Pertamina,’’ ujarnya.

Berdasar pernyataan Direktur Keuangan PT Pertamina Arif Budiman, Pertamina memang harus menanggung rugi saat menjual BBM premium dan solar di bawah harga keekonomian saat harga minyak mentah dunia naik beberapa waktu lalu. ’’Angka (kerugian)-nya ratusan juta dolar,’’ katanya.

Sementara itu, BBM terbaru dari Pertamina, pertalite, dipastikan mulai dijual hari ini. Jajaran Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengaku belum tahu harga BBM yang punya kadar RON 90 itu.

Muhammad Ismet, ketua II Hiswana Migas, mengatakan belum mendapat surat resmi perihal penetapan harga jual bensin itu. Saat disinggung soal kabar bahwa harganya Rp 8.000 hingga Rp 8.400 per liter, Ismet mengelak.

’’Saya belum berani bilang apakah itu Rp 8.400 per liter atau berapa. Jadi saya tidak tahu harga pastinya,’’ katanya menjawab.

Ismet mengungkapkan, jajaran Hiswana Migas mendukung penjualan produk baru tersebut. Dia menyatakan, pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan dalam rangka membahas penjualan pertalite. ’’Besok (hari ini) secara resmi diluncurkan di SPBU Abdul Muis, daerah Tanah Abang. Jadi, pertalite serentak akan dijual di 103 SPBU,’’ kata Ismet di Jakarta kemarin (23/7).

Sementara itu, untuk mekanisme penyimpanan dan penjualan, Ismed mengatakan, tak ada teknologi dan alat khusus untuk menjual produk pertalite. Produk Pertalite akan dijual menggunakan tangki dan dispenser BBM yang selama ini dipakai. ’’Sebenarnya tidak ada persiapan khusus untuk menjual pertalite karena dispenser dan tangki yang dipakai itu fasilitas lama. Tinggal menyisihkan saja noozle untuk pertalite di dispenser,’’ katanya. (owi/c17/kim)

Stephen Hawking untuk Menguak Rahasia Alam Semesta

Tidak ada yang lebih menarik selain alien bagi Stephen Hawking. Kehidupan di luar bumi dan makhluk hidup selain manusia yang menghuni jagat ini akan selalu mengusik perhatian pakar kosmologi asal Inggris tersebut. Karena itu, setelah serangkaian proyek perburuan alien yang sudah berlalu, dia menghadirkan Breakthrough Initiatives.

’’DI alam semesta yang tidak terbatas ini, pasti ada kehidupan lain,’’ kata Hawking saat meluncurkan proyek supermahal terbarunya di Royal Society Science Academy di Kota London Senin waktu setempat (20/7). Ilmuwan 73 tahun itu optimistis proyek berburu alien kali ini akan menuai sukses. Dia yakin, selain manusia yang menghuni planet bumi, ada kehidupan lain yang dijalani makhluk hidup nonmanusia.

Jika prediksinya salah, Hawking pun tidak akan rugi. Sebab, setidaknya dia pernah berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang selalu muncul di benaknya itu. Yakni, adakah kehidupan di luar sana? ’’Tidak ada pertanyaan yang lebih besar dari itu. Kini tiba waktunya untuk mencari jawabannya. Mencari tahu tentang kehidupan di luar planet bumi,’’ papar pria yang mengidap amyotrophic lateral sclerosis (ALS) itu.

Dalam proyek terbarunya itu, Hawking menggandeng Yuri Milner. Pengusaha asal Rusia yang menjadi salah seorang miliarder di Silicon Valley, Amerika Serikat (AS), itu menjadi penyandang dana. Kabarnya, proyek perburuan alien yang memanfaatkan dua teleskop terbesar dunia itu bakal menelan dana hingga sekitar USD 100 juta (setara dengan Rp 1,3 triliun).

Selain termahal, Breakthrough Initiatives akan menjadi proyek perburuan alien paling tenang sekaligus paling serius. Itu terjadi karena Hawking tidak menggunakan metode perburuan biasa seperti mengirimkan sinyal atau meneriakkan kode, tetapi mengamati. Dia akan memanfaatkan Green Bank Observatory di Negara Bagian West Virginia, AS, dan Parkes Observatory di Negara Bagian New South Wales, Australia.

Teleskop terbesar dunia yang bisa digerakkan ke segala arah di Green Bank Observatory akan mulai digunakan oleh tim Breakthrough Initiatives pada Januari mendatang. Demikian juga, teleskop supersensitif yang berada di Parkes Observatory. Selain itu, Hawking bakal memanfaatkan Lick Observatory yang berada di California.

Teleskop di Lick Observatory punya kemampuan paling bagus untuk menangkap transmisi sinar laser dari luar angkasa. Dipastikan, mulai tahun depan para ilmuwan akan menghabiskan waktu berjam-jam di tiga lokasi pengamatan luar angkasa tersebut. ’’Penelitian ini akan membutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk mengamati angkasa,’’ kata Milner.

Taipan teknologi yang pernah mendalami ilmu tentang luar angkasa untuk program doktornya itu menyatakan sangat antusias menyambut perburuan alien kali ini. ’’Memanfaatkan teknologi, dalam waktu sehari, kami akan bisa mengumpulkan lebih banyak data ketimbang yang bisa diperoleh dalam proyek lain selama setahun,’’ sumbar pria berkepala plontos tersebut.

Nanti Galaksi Bima Sakti dan sedikitnya 100 galaksi yang lain di sekitarnya akan menjadi fokus perburuan Hawking dan timnya. Selain Milner, Breakthrough Initiatives melibatkan Martin Rees dan beberapa ilmuwan lain. Mereka, menurut Milner, tidak terlalu berharap akan menemukan alien yang jauh lebih pintar dan lebih beradab ketimbang manusia.

’’Ini pertaruhan yang sungguh sangat besar. Tetapi, imbalannya pun akan sebanding. Bahkan, bila kemungkinan suksesnya proyek ini minimal sekalipun, kami akan mendapatkan sangat banyak ilmu,’’ papar Rees yang seorang astronom itu. Tetapi, dengan ditemukannya banyak planet mirip bumi, dia yakin bakal menemukan alien atau setidaknya ’’sesuatu’’ di luar tata surya nanti.

Proyek teranyar Hawking ini akan memiliki sensitivitas 50 kali lipat ketimbang serangkaian perburuan alien yang lain. Area pengamatannya pun, menurut Rees, bakal jauh lebih luas. Yakni, sekitar 10 kali lipat dari cakupan area sebelumnya. Para pakar itu berjanji akan memublikasikan setiap detail yang mereka temukan. Dengan demikian, publik bisa langsung menindaklanjuti temuan tersebut secara pribadi.(AFP/theguardian/hep/c4/ami)

Aktor Intelektual Kasus Tolikara Belum ada Titik Terang

JAKARTA – Setelah beberapa hari, kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi penyerang jamaah salat Id dan pembakar masjid di Tolikara, Papua. Kemarin Mabes Polri menyatakan, ada empat calon tersangka dalam peristiwa yang menewaskan seorang anak dan melukai belasan orang tersebut.

Para calon tersangka itu diputuskan Polri setelah penyidik memeriksa 37 saksi. Sayang, hingga berita ini ditulis, kepolisian belum mau membocorkan identitas empat calon tersangka tersebut. ”Nanti saya kasih tahu setelah ditetapkan,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti kepada Jawa Pos tadi malam. Padahal, Rabu pagi Badrodin menjanjikan untuk menetapkan tersangka hari itu juga.

Apakah pembuat surat edaran adalah salah seorang tersangka? Badrodin tidak berani memastikan. ”Kita tak bisa menuduh sebelum ada bukti yang menguatkan,” imbuhnya. Kendati demikian, pihaknya memastikan akan mengaitkan peristiwa itu dengan pembuat surat edaran meski tidak langsung menyimpulkan sebagai penyebabnya.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Irjen Pol Anton Charlyan sebelumnya sempat membocorkan bahwa empat calon tersangka yang dibidik penyidik belum menyentuh aktor intelektual. Melainkan, hanya orang yang terlibat langsung dalam peristiwa. Kendati demikian, jenderal bintang dua itu tidak menutup kemungkinan jika ke depan menyeret aktor intelektual tersebut.

Anton menegaskan, pengumuman nama-nama tersangka ditunda bukan karena polisi ragu dan gamang. ”Kami sangat berhati-hati dalam hal ini,” terangnya setelah menghadiri diskusi di Humas Mabes Polri. Untuk mempercepat proses pengusutan, satu tim penyidik Bareskrim Polri akan diturunkan. Dalam prosesnya, tim tersebut akan membantu sekaligus menyokong penyidik Papua.

Sementara itu, Komite Umat untuk Tolikara (Komat) yang terdiri atas berbagai tokoh masyarakat mengirimkan tim investigasi. ”Sudah berangkat Selasa malam,” kata Ketua Dewan Syura Komat Didin Hafidhuddin setelah meminta izin Kapolri kemarin.

Didin menjelaskan, tim investigasi kelompoknya dibentuk untuk memberikan informasi yang berimbang. Pria yang juga menjabat ketua Baznas itu khawatir, investigasi yang dilakukan satu tim saja (aparat, Red) akan mendistorsi informasi. Dalam investigasinya, Komat akan menemui dan mengorek informasi dari alim ulama di Papua dan jamaah salat Id yang menjadi korban pembubaran.

Cegah Efek Domino

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso berupaya mencegah efek domino peristiwa Tolikari di berbagai daerah. Hari ini mantan ketua PKPI itu mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Tokoh agama itu akan diminta untuk menginstruksi jaringannya di bawah agar menjaga kerukunan beragama.

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan telah menginstruksi BIN daerah untuk meningkatkan kewaspadaan sebagaimana instruksi Jokowi. ”Terutama di tempat yang rawan konflik dan banyak kelompok radikal,” kata Sutiyoso di Kejaksaan Agung.(far/din/wan/c10/end)

Utusan Obama Temui Netanyahu untuk Meredam Amarah Israel

JERUSALEM – Kesepakatan nuklir Iran 14 Juli lalu meresahkan Israel. Dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap kesepakatan yang lahir dari perundingan 18 hari itu membuat pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu waswas. Dia lantas mengimbau Kongres AS agar tidak mendukung kesepakatan tersebut.

Reaksi berlebihan Israel membuat Presiden Barack Obama terpaksa bertindak. Dia tidak mau kesepakatan nuklir yang susah payah dicapai itu sia-sia. Sebab, tanpa dukungan Kongres AS, mustahil bagi Washington untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Karena itu, pemimpin 53 tahun tersebut langsung mengirim Menteri Pertahanan Ashton Carter ke Kota Tel Aviv.

Carter tiba di Israel Senin (20/7). Dia langsung menemui Menteri Pertahanan Moshe Yaalon. Dalam pertemuan tersebut, Washington berusaha meyakinkan salah satu sekutu pentingnya itu tentang kesepakatan nuklir Iran. ’’Israel tidak perlu khawatir. AS akan tetap memberikan dukungan pertahanan dan keamanan. Bahkan, kami siap meningkatkan dukungan militer terhadap Israel,’’ papar Carter.

Setelah memberikan jaminan keamanan kepada Yaalon, Carter melanjutkan misinya untuk bertemu Netanyahu. Kemarin (21/7) dua tokoh itu mengawali pertemuan dengan jabat tangan. Tidak hanya erat, salaman ’’politis’’ itu pun berlangsung cukup lama. ’’Pertemuan empat mata tersebut berlangsung tertutup,’’ ujar salah seorang pejabat Israel kepada media.

Setelah berunding sekitar dua jam, Carter dan Netanyahu meninggalkan ruangan. Namun, tidak sepatah kata pun yang terlontar dari mulut mereka tentang pertemuan tersebut. Carter dan Netanyahu tidak sedikit pun menyinggung kesepakatan nuklir Iran. Tetapi, pekan lalu, Netanyahu sempat mengecam kesepakatan yang diklaimnya sebagai kesalahan historis tersebut.

Dalam lawatan ke Israel itu, Carter menyempatkan diri singgah ke Hussein Lookout, dataran tinggi di perbatasan Lebanon yang menghadap ke Golan Heights. Di sana, politikus 60 tahun tersebut menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Hizbullah merongrong keamanan Israel. Militan yang mendapat dukungan penuh dari Iran itu nyaris tidak pernah kehilangan semangat untuk menyerang Israel.

’’Hizbullah memenangkan dukungan Iran. Karena itu, AS akan terus mendukung Israel dalam menghadapi ancaman keamanan yang bisa menghancurkan seluruh kawasan ini,’’ tandas Carter. Tetapi, dia menambahkan, kesepakatan nuklir Iran dan dukungan Teheran terhadap militan radikal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Washington berharap Tel Aviv bisa memahami.

Sebenarnya, sebagian besar politikus dan rakyat Israel bisa menerima kesepakatan nuklir damai itu dengan baik. Belakangan, bahkan ada imbauan kepada Netanyahu dan jajaran pemerintahannya untuk beradaptasi dengan fakta tentang kesepakatan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Tzipi Hotovely menjamin akan tetap berusaha memengaruhi Kongres AS agar menolak kesepakatan.

’’Kita tidak boleh berpikir bahwa seluruh perjuangan ini akan sia-sia. Kita akan tetap berusaha memengaruhi AS dan mengubah kesepakatan Barat tentang pencabutan sanksi,’’ paparnya.

Sejak 14 Juli lalu, Kongres AS punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkan dukungan terhadap kesepakatan nuklir Iran. Namun, tampaknya, sebagian besar legislator akan mendukung kesepakatan tersebut.

Sesuai dengan kesepakatan yang lahir di Kota Wina, Austria, pekan lalu, Iran akan mendapat banyak imbalan dari AS dan Eropa lantaran bersedia menghentikan program nuklir yang mengarah pada senjata. Selain itu, Teheran akan memperlonggar aturan inspeksi dan mengizinkan tim Barat maupun PBB mengunjungi fasilitas-fasilitas nuklir mereka.

Imbalan untuk Iran, antara lain, pencabutan sanksi ekonomi. Dengan demikian, Negeri Persia itu akan kembali leluasa melakukan transaksi dagang. Terutama berbisnis minyak dengan Eropa lagi. Selain embargo senjata, sebagian besar sanksi yang melekat pada Iran akan dihapus secara bertahap. Imbalan untuk Iran itulah yang membuat Israel marah.(AP/AFP/hep/c5/ami)

Perundingan alot Nuklir Iran akhirnya Membuahkan Hasil.

WINA – Perundingan alot nuklir Iran akhirnya membuahkan hasil. Selasa (14/7) para juru runding negara-negara Barat bersepakat dengan Menteri Luar Negeri Javad Zarif tentang penghentian program nuklir Iran. Sebagai gantinya, negara-negara Barat akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Negeri Para Mullah.

Kesepakatan itu tercapai setelah Zarif dan timnya tarik ulur selama 18 hari dengan perwakilan negara-negara Barat. Yakni, Amerika Serikat (AS), Prancis, Jerman, Inggris, Tiongkok, dan Rusia. Presiden Barack Obama pun langsung menyambut baik kabar gembira tersebut. ”Kesepakatan ini tercapai bukan berdasar kepercayaan, tapi pembuktian,” ungkapnya dari Gedung Putih.

Dalam jumpa pers kemarin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini mengumumkan kesepakatan bersejarah tersebut. ”Seluruh diplomat yang terlibat dalam perundingan ini telah menangkap pesan yang disampaikan masyarakat internasional. Sebuah komitmen bersama menuju perdamaian dan dunia yang lebih aman,” papar perempuan 42 tahun tersebut.

Kesepakatan itu, menurut Mogherini, menunjukkan iktikad baik Iran terkait dengan program nuklirnya. ”Kini dunia bisa yakin bahwa program nuklir Iran benar-benar bertujuan damai semata,” tuturnya. Selama sekitar satu dasawarsa, Iran tidak akan bisa memproduksi senjata atom atau materi-materi berbahaya yang bisa dikembangkan menjadi senjata maupun bom.

Selain itu, Iran akan mempersilakan negara-negara Barat menginspeksi fasilitas-fasilitas nuklirnya. Termasuk, fasilitas nuklir di pangkalan militer. Sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Negeri Persia itu, tidak pernah memberikan lampu hijau kepada Barat maupun PBB untuk menginspeksi fasilitas-fasilitas nuklir di negerinya.

Kini negara-negara Barat dan PBB bisa menjadwalkan kunjungan ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Tapi, Teheran tidak akan serta-merta mengizinkan mereka menginspeksi fasilitas nuklir yang tersebar di beberapa titik. Negara-negara Barat dan PBB tetap harus meminta izin dan menantikan jawaban dari pemerintah. Dalam berkas 100 halaman itu disebutkan bahwa Iran berhak menolak jadwal inspeksi.

Para kritikus menyebut urusan izin itu sebagai alasan bagi Iran untuk membereskan lebih dahulu fasilitas-fasilitas nuklir mereka. Termasuk, menyembunyikan aktivitas rahasia yang mungkin Iran lakukan di fasilitas nuklir tertentu. Namun, Ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano membantah kemungkinan tersebut. ”Kami tidak akan memberi celah untuk itu,” tegasnya.

Iran dan IAEA akan merumuskan serangkaian kesepakatan tambahan sebagai tindak lanjut kesepakatan yang tercapai di Kota Wina, Austria, tersebut. Khususnya, kesepakatan tentang inspeksi negara-negara Barat dan PBB ke fasilitas nuklir Iran. ”Mudah-mudahan kami bisa menuntaskan rumusan tersebut sebelum pertengahan Desember,” papar Amano.

Sebagai ganti kelonggaran yang diberikan terhadap Barat dan PBB, Iran akan mendapatkan kucuran dana sampai USD 100 miliar (sekitar Rp 1.334 triliun). Itu merupakan pembebasan aset Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri. Selain itu, Iran akan bisa kembali menikmati transaksi minyak dengan Eropa. Sebab, Eropa mencabut embargo minyak atas Iran.

Berdasar kesepakatan itu, Barat bakal memberikan berbagai kelonggaran keuangan terhadap bank-bank Iran. Sejumlah aturan ketat dan larangan yang diterapkan untuk mengekang pertumbuhan sektor finansial Iran juga bakal dicabut. Jika Iran tetap transparan dalam program nuklirnya dan mau bekerja sama dengan Barat, tidak tertutup kemungkinan seluruh embargo ekonomi Iran akan dicabut. (AP/AFP/hep/c7/ami)

Mobil Listrik Dasep untuk Riset, Jadi Sengketa

JAKARTA – Dasep Ahmadi, pembuat mobil listrik BUMN yang dipermasalahkan Kejaksaan Agung (Kejagung), menyayangkan adanya pihak yang memerkarakan proyek inovasi tersebut. Menurut dia, proyek itu sejak awal ditujukan untuk keperluan riset. Mobil yang dibuat pun merupakan prototipe.

Menurut Dasep, proyek 16 mobil listrik yang dipesan tiga perusahaan BUMN tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pengadaan. Sebab, mekanisme pelaksanaannya berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya. ”Saya ini diminta membuat sebuah produk baru. Jadi, belum ada barang yang bisa dibuat contoh maupun tolok ukurnya,” ujar dia.

Dalam hal spesifikasi mobil, misalnya, Dasep menjelaskan, penentuannya berdasar kesepakatan bersama antara dirinya dan tiga perusahaan BUMN pemesan. ”Kalau pengadaan kan berarti sudah ada mobil yang punya spesifikasi yang bisa dijadikan pembanding,” lanjutnya.

Dari 16 mobil yang dipesan Pertamina, BRI, dan PGN tersebut, Dasep diminta membuat jenis minibus dan executive car (selanjutnya disingkat EC, sejenis MPV). Perinciannya, Pertamina memesan 6 unit (semuanya EC), PGN 5 unit (4 minibus dan 1 EC), dan BRI 5 unit (4 minibus dan 1 EC). Menurut Dasep, semua mobil itu tuntas dikerjakan sebelum perhelatan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali pada 2013.

Seperti diketahui, tujuan proyek itu, salah satunya, adalah mobil listrik tersebut bisa dipamerkan di perhelatan KTT APEC. Presiden RI (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono ingin dunia internasional melihat Indonesia telah mampu membuat mobil listrik. SBY ingin dunia melihat Indonesia serius mendukung teknologi hijau.

Dasep mengatakan, saat KTT APEC digelar, dirinya menyerahkan delapan unit EC. Namun, yang dipamerkan di KTT ternyata hanya empat. ”Mungkin karena keterbatasan stan pamer saja,” ujarnya. Nah, kendaraan yang tidak dipamerkan dititipkan di bengkel milik Dasep di daerah Depok.

Setelah KTT APEC berakhir, ada di antara kendaraan-kendaraan itu yang dihibahkan ke kampus. Terutama kampus yang selama ini memiliki tim riset mobil listrik. Pertamina yang memulai. Enam ECmereka hibahkan ke sejumlah kampus. ”Sebenarnya BRI juga akan menghibahkan mobil pesanannya, tapi entah kenapa belum dilaksanakan, jadi masih di tempat saya,” ujarnya.

Sejumlah mobil masih disimpan di bengkel Dasep karena juga masih terjadi tunggakan pembayaran oleh perusahaan pemesan. Dari total anggaran pembuatan 16 kendaraan listrik Rp 32 miliar, yang belum dibayar berjumlah Rp 2,5 miliar. ”Jadi, bagaimana saya dikatakan melakukan korupsi? Pembayaran saja belum lunas,” cetusnya.

Mengenai spesifikasi mobil yang banyak dipermasalahkan Kejagung, termasuk sampai keluar pernyataan ”mobil listrik tak lulus uji emisi”, Dasep punya jawabannya. Dia membantah tudingan bahwa mobil itu hanya mampu melaju 29 km/jam seperti yang disebut Kejagung. ”Sudah saya uji, kecepatannya bisa sampai 70 km per jam,” tegasnya.

Dasep bahkan mengungkapkan, sebenarnya kendaraan itu mampu melaju lebih dari 70 km/jam. Sebab, motor penggeraknya saja berkekuatan 120 kw. ”Tapi, sengaja saya batasi untuk alasan keselamatan,” imbuhnya.

Dasep juga mengaku pernah mengajukan uji kelayakan 16 kendaraan yang dibuatnya ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, Kemenhub belum punya aturan untuk pengujian kendaraan listrik. ”Jadi, diujinya dengan alat uji kendaraan BBM. Yang bisa diaplikasikan mungkin hanya uji suspensi,” jelasnya. Kemenhub pun mengeluarkan hasil pengujian bahwa kendaraan karya Dasep bisa dipergunakan untuk kegiatan penelitian.

Performa 16 kendaraan pesanan BUMN juga pernah diuji sendiri oleh Dasep. Menurut dia, tak pernah ada masalah. Kendaraan-kendaraan itu pernah dijajal di sejumlah rute, termasuk tanjakan di Puncak, Bogor, Jawa Barat. ”Saat itu executive car saya uji coba ke Bandung, lewat Puncak,” terangnya. Minibus juga pernah diuji coba ke luar kota. Yang terjauh dari Jakarta menuju Jogjakarta dan Solo.

Saat serah terima dengan pemesan, sebut Dasep, tak pernah terjadi masalah. Karena itu, dia mempertanyakan tudingan penyidik Kejagung bahwa kendaraan karyanya penuh masalah setelah diserahterimakan. Pihak Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu penerima hibah dari Pertamina sempat mengatakan, masalah yang terjadi pada mobil listrik yang mereka terima mungkin disebabkan proses saat membawanya. ”Setahu saya, waktu itu dibawa ke UI dengan diderek roda depan terangkat. Jadi, sempat terjadi masalah,” ujar Dekan Fakultas Teknik UI Dedi Priadi.

Selain mempermasalahkan hal-hal teknis kendaraan, Kejagung pernah menuduh kendaraan buatan Dasep melanggar hak cipta. Sebab, bodi EC menggunakan Toyota Alphard. ”Ya, namanya juga proyek prototipe. Itu juga kendaraan hybrid,” ujar Dasep menjawab persoalan hak cipta. Saat order terjadi, pihak pemesan juga tahu bahwa bodi akan menggunakan Toyota Alphard.

Inovasi mobil listrik yang berujung pada pidana itu membuat Dasep geleng-geleng. Menurut dia, seharusnya pemerintah memberikan dukungan penuh kepada siapa pun anak negeri yang melakukan pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Bahkan, di negara lain, pemerintah sampai menyuruh warganya belajar ke luar negeri untuk ”mencuri” ilmu pengetahuan baru.

Untuk pengembangan mobil listrik, pemerintah Amerika Serikat menyiapkan bantuan tanpa jaminan. Itu yang pernah dilakukan pada perusahaan startup Tesla Motors. Perusahaan tersebut kini tiap tahun mampu memproduksi 30 ribu kendaraan. ”Di Amerika Serikat, riset meskipun gagal tak bakal diusut secara pidana meskipun mengakibatkan kerugian negara,” katanya.

Kuasa hukum Dasep, Elza Syarief, juga mempertanyalan unsur korupsi dari kegiatan bisnis yang dilakukan kliennya. Dia tidak melihat terjadinya mark-up, gratifikasi, dan permainan-permainan kotor lainnya dalam proyek mobil listrik. Bahkan, secara bisnis kliennya masih bisa disebut rugi. Sebab, masih ada uang yang belum terbayarkan oleh pihak pemesan.

Elza juga membandingkan pembuatan prototipe mobil di luar negeri dengan proyek mobil BUMN. Di Prancis, misalnya, pabrikan Peugeot membanderol USD 500 juta untuk pembuatan satu mobil hybrid prototipe. ”Bandingkan berapa anggaran untuk pembuatan 16 mobil prototipe pesanan BUMN?” tanya dia.

Jadi, Elza memandang, ada keanehan pada kasus yang menjerat kliennya. Apalagi, kasus tersebut kemudian disangkutkan pada Dahlan Iskan yang saat itu menjabat menteri BUMN. (gun/c9/sof)