JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberikan arahan kepada Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia. Hal tersebut terkait persiapan akhir untuk pengamanan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di 269 daerah.
Ada yang menarik dalam pertemuan yang berlangsung hari ini (11/8), di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut. Di tengah pidato, Badrodin menguji salah satu Kapolres terkait dengan Undang-Undang Pilkada. “Sudah pernah baca Undang-Undang Pilkada?,” tanya Kapolri. “Siap sudah,” jawab Kapolres tersebut.
”Saya tanya, kalau mengumumkan hasil quick count pada hari yang sama itu masuk pidana bukan?,” tanya Kapolri. Sontak, pertanyaan tersebut membuat Kapolres diam, tak berkutik. Tak ada jawaban dari Kapolres tersebut, Kapolri lantas mengajukan pertanyaan kembali. “Saya tanya lagi,money politik itu bisa pidana nggak?,” tanya Kapolri.
Pertanyaan kedua ini, dijawab seluruh hadirin Kapolda dan Kapolres. Namun, jawaban tidak satu suara, ada yang menyebut bisa, ada juga yang tidak. “Siapa yang bisa angkat tangan,” cetus Kapolri. Lantas, tak ada seorangpun yang mengacungkan tangan. Semua terdiam tanpa kata.
Orang nomor satu di tubuh Polri itu menyayangkan pejabat setingkat Kapolda dan Kapolres tidak ada yang bisa menjelaskan pertanyaannya. Dia meminta Kapolda dan Kapolres tidak menjadi komandan yang hanya bisa mengatur. Para pimpinan Polri harus mengetahui masalah teknis hingga yang paling kecil sekalipun. "Bagaimana kita menegakkan hukum kalau tidak tahu deliknya?,” kata Kapolri.
Selain itu, mantan Kapolda Jawa Timur itu meminta perencanaan pengamanan Pilkada 2015 harus dipersiapkan secepat mungkin. Menurut dia, ada tiga tahapan dalam pilkada yang dinilai rawan kericuhan, yakni pada saat mulai kampanye calon kepala daerah, kemudian pada saat pemungutan suara, serta saat pengumuman hasil pilkada. “Apalagi untuk daerah Mabar (Manggarai Barat, NTT) harus lebih diperketat. Kemarin baru pendaftaran saja sudah ribut,” jelas Badrodin.
Dia menambahkan, pengamanan pilkada serentak tersebut menjadi penting karena baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Hal itu juga menjadi pertaruhan kepercayaan Polri apakah Polri mampu melakukan pengamanan pilkada atau sebaliknya. “Makanya, saya minta untu melakukan sebaik-baiknya. Tidak cukup hanya posko-posko bagus, tapi bagaimana realisasinya dan persiapan personelnya harus dihitung betul,” ucapnya.
Dia juga mengimbau kepada Kapolda dan Kapolres agar meningkatkan komunikasi dengan KPUD setempat, DPRD, parpol, tim sukses, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang kondusif. “Ini dilakukan bukan karena hanya ada masalah saja, tapi sudah dikomunikasikan sebelumnya,” ujarnya. (Fadhil Al Birra/dio)
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan kasih komentar