Tiongkok Mengkharamkan Muslim Uighur Puasa

BEIJING – Warga muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok, tidak bisa menyambut datangnya Ramadan dengan berbahagia. Sebab, pemerintah Tiongkok melarang mereka berpuasa. Terutama bagi anggota partai, pegawai negeri, siswa, mahasiswa, serta para guru. Selama ini Ramadan memang selalu menjadi momen yang sangat sensitif di Xinjiang.

’’Tiongkok meningkatkan pengawasan dan larangan begitu mendekati Ramadan. Keyakinan penduduk Uighur dipolitisasi,’’ ujar juru bicara kelompok Kongres Uighur Dunia (WUC) Dilxat Raxit.

Dia menegaskan, tindakan pemerintah Tiongkok itu bertujuan mengontrol agama yang dianut warganya. Padahal, tindakan tersebut dapat berakibat fatal. Sebab, penduduk Uighur bisa jadi melawan aturan-aturan itu dengan sengit. Sudah tidak terhitung banyaknya perlawanan berujung maut oleh penduduk Uighur karena tekanan pemerintah Tiongkok tersebut. Sejatinya setiap Ramadan datang, pemerintah Tiongkok memang memperketat aturan puasa di wilayah Xinjiang. Namun, tahun ini aturan itu jauh lebih ketat.

’’Mereka meminta jaminan dari para orang tua yang menjanjikan bahwa anak-anak mereka tidak akan berpuasa selama Ramadan,’’ ujarnya saat diwawancarai Radio Free Asia.

Berdasar website milik pemerintah, petugas keamanan pangan Tiongkok meminta restoran-restoran yang menyajikan makanan halal di Jinghe County untuk tetap buka sepanjang siang selama bulan puasa. Restoran yang menuruti perintah akan menerima imbalan. Mereka tidak bakal diinspeksi terlalu sering oleh petugas keamanan pangan.

Media milik pemerintah juga melaporkan, para pegawai muslim di Maralbexi County diminta untuk mengucapkan secara verbal maupun tertulis. Yakni, mereka tidak memiliki keyakinan agama, tidak akan menghadiri kegiatan yang bernuansa religi, dan tidak berpuasa selama Ramadan. Bukan hanya itu, toko-toko dan restoran milik penduduk muslim juga diharuskan menjual rokok dan alkohol. Jika mereka menolak, tempat usahanya akan ditutup.

Pemerintah Tiongkok terus melakukan kampanye melawan kegiatan religius yang ekstrem. Mereka menyalahkan muslim Uighur yang dituding melakukan serangan-serangan dan mengakibatkan kematian ratusan orang dalam beberapa tahun belakangan ini. Para pengamat menilai bahwa serangan dan kericuhan yang terjadi disebabkan tekanan pemerintah Tiongkok yang menghalangi kebebasan mereka dalam beragama.

Tindakan pemerintah Tiongkok itu telah ditentang berbagai pihak dan pengamat HAM di berbagai belahan dunia. Mereka menyebut tindakan pemerintah Tiongkok tersebut sebagai penindasan agama. Pada Desember 2014, pemerintah Tiongkok bahkan melarang penggunaan kerudung di tempat umum bagi warga muslim di Urumqi, Xinjiang. Padahal, di kota itulah, mayoritas penduduk muslim Uighur berada.

Sejak 1955, Xinjiang sejatinya menjadi wilayah otonomi khusus. Meski begitu, pemerintah pusat tetap mengawasi ketat dan terus menindas penduduk. Berbagai larangan pun dikeluarkan. Di wilayah yang biasa disebut para aktivis sebagai Turki dari Timur tersebut, ada 8 juta warga Uighur. (Reuters/Shanghaiist/sha/c14/ami)